Juli 5, 2008...10:27 pm

Program Dokter Keluarga: solusi peningkatan mutu pelayanan kesehatan?

Lompat ke Komentar

Di tengah krisis multidimensi yang melanda tanah air kita, terdapat banyak masalah terjadi yang membuat rakyat Indonesia kebingungan untuk memajukan bangsa ini. Satu per satu masalah muncul di negeri ini, mulai dari bencana alam sampai penyebaran wabah penyakit. Isu yang paling mengancam nasib bangsa ini adalah masalah kesehatan nasional. Masalah kesehatan nasional yang dihadapi bangsa kita sekarang adalah penyebaran wabah penyakit, pelayanan kesehatan yang buruk, serta kurangnya biaya pengadaan fasilitas kesehatan padahal kesehatan nasional merupakan fondasi penting dalam memajukan bangsa ini dari keterpurukan.Yang menjadi pertanyaan adalah apakah sistem pelayanan kesehatan Indonesia sudah memadai dalam menangani masalah kesehatan Indonesia?

Salah satu solusi dari masalah di atas adalah dengan meningkatkan pelayanan kesehatan. Sistem peyananan kesehatan yang diaplikasikan oleh pemerintah sekarang adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Akan tetapi, dalam pelaksanaan program ini terdapat banyak kendala dintaranya pendataan sasaran masyarakat miskin masih belum tuntas, adanya fungsi ganda dari penyelenggara, baik sebagai pengelola maupun pembayar, verifikasi tidak berjalan optimal, paket pelayanan belum diimbangi dengan kebutuhan dana yang memadai, serta penyelenggara tidak menanggung resiko. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya membuat sistem pelayanan kesehatan yang lebih efisien dan optimal.

Salah satu sistem pelayanan kesehatan alternatif yang dapat diaplikasikan adalah program Dokter Keluarga. Program ini merupakan program yang dirancang oleh World Health Organization (WHO) dan telah banyak diaplikasikan oleh negara-negara Eropa. Program ini diharapkan dapat bergerak sebagai pelayanan kesehatan di tingkat yang paling primer dan paling dekat ke masyarakat sebelum masyarakat dirujuk ke dokter spesialis di tingkat pelayanan sekunder.

Di bawah program ini, satu dokter yang memiliki kompetensi sederajat dokter umum akan bertanggungjawab atas kesehatan 2500-3000 warga. Dokter tersebut akan menangani berbagai penyakit, mempromosikan kesehatan, dan membantu pelaksanaan tindakan pencegahan di kelompok warga tersebut. Selain itu, dokter keluarga juga akan memegang data-data medis kelompok masyarakat yang ditanggungnya, termasuk data imunisasi dan penggunaan KB.

Pelaksanaan program ini direncanakan dimulai di daerah perkotaan. Karena perkotaan telah memiliki infrastruktur kesehatan yang lebih baik dibandingkan derah perifer. Perkotaan diharapkan dapat menjadi model yang baik untuk pelaksanaan sistem rujukan yang dirancang untuk program dokter keluarga. Sistem pembiayaan dokter keluarga dilakukan melalui asuransi. Premi yang harus dibayar per individu diperkirakan sejumlah Rp.10.000,- per bulan. Harga ini dapat lebih tinggi atau lebih rendah tergantung kemampuan ekonomi pasien. Pasien dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi akan memberi subsidi kepada pasien dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Karena mekanisme pembayaran ini pula, semakin sedikit pasien yang sakit berarti semakin sedikit uang yang terpakai sehingga pendapatan dokter semakin meningkat. Perubahan ini diharapkan akan memicu tumbuhnya kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jika dibandingkan dengan Jaskesmas, Dokter Keluarga lebih efektif dalam menangani pasien. Pada Program Dokter Keluarga, setiap dokter memiliki tanggung jawab penuh dalam menangani pasien baik dalam keadaan berobat maupun tidak berobat sedangkan Jamkesmas, dokter hanya memiliki tanggung jawab pada saat pasien berobat. Selain itu, pendataan masyarakat miskin lebih mudah karena pendataan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang dilayani oleh seorang dokter. Akan tetapi, pada Jamkesmas pendataan masyarakat miskin lebih sulit karena dilakukan secara nasional. Dari segi ekonomi, program Dokter Keluarga hanya membutuhkan dana untuk honor dokter sehingga dana yang dibutuhkan lebih murah dibandingkan dengan Jamkesmas. Hal ini dikarenakan program Jamkesmas tidak hanya membutuhkan dana yang berasal dari honor dokter melainkan dari biaya subsidi rumah sakit. Selain itu juga, pada program Dokter Keluarga, dokter memiliki tanggungjawab penuh atas risiko yang dilakukan kepada pasiennya sehingga memicu dokter untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada pasiennya. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas, sangatlah wajar jika di saat sekarang pemerintah seharusnya perlu merubah sistem pelayanan kesehatan yang lebih efisien salah satunya dengan program Dokter Keluarga.

ditulis oleh Didi Saputra Ramang

Tinggalkan Balasan